Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengirim surat teguran kepada ratusan pensiunan ilmuwannya yang menempati rumah dinas di kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong selama puluhan tahun. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas, meminta para penghuni untuk segera mengosongkan dan mengembalikan kunci rumah dinas paling lambat pada 15 Mei 2024.
Dalam kasus ini, salah satu warga, Achiar Oemry, menyampaikan bahwa rumah dinas yang saat ini dihuni oleh para pensiunan ilmuwan dan pegawai aktif Puspiptek/BRIN belum memiliki kepastian hukum terkait status kepemilikannya. Masih belum ada penetapan formal bahwa rumah dinas Puspiptek merupakan aset negara, dan status kepemilikannya juga belum ditetapkan, ungkap Achiar pada Senin, 29 April 2024.
Achiar juga menceritakan bahwa mantan Presiden BJ Habibie pernah mempersilakan warga perumahan dinas Puspiptek untuk menempati hunian tersebut seumur hidup. Namun, saat ini, para penghuni merasa diusir dari rumah dinas tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian bagi mereka.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Persatuan Pionir Penghuni Rumah Dinas Puspiptek, Eddy MS, menyatakan bahwa pihaknya telah mengadukan masalah rumah dinas ini kepada Komnas HAM. Rekomendasi dari Komnas HAM adalah agar BRIN (ketika masih bernama Puspiptek) merelokasi para pensiunan yang masih menempati rumah dinas. Namun, hingga saat ini, BRIN tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
